Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN&RB) Ramli Naibaho mengatakan, seleksi CPNS reguler akan digelar paling lambat bulan Oktober tahun ini. Pelaksanaan seleksi CPNS ini, kata Ramli, akan melibatkan konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN) dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.
“Mulai tahun ini seleksi CPNS reguler tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tes dilakukan berjenjang dan soalnya dibuat oleh konsorsium perguruan tinggi negeri. Jadi daerah tidak lagi menggandeng universitas setempat karena materinya sudah disiapkan pusat,” tegas Ramli Naibaho yang dihubungi, kemarin (28/6).
Bahan tes CPNS ini, lanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Sehingga akan ada kategori masing-masing kabupaten/kota, dan provinsi. Misalnya untuk Surabaya tingkat kesulitannya A, sedangkan Gorontalo C, dan Papua D.
“Jadi modelnya mirip tes ujian nasional (UN) dan UMPTN. Karena itu, hasil UMPTN dan UN ini salah satunya akan dijadikan dasar untuk penetapan kategorinya. Nantinya yang akan menentukan adalah Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan),” terang Ramli.
Setelah ditetapkan kategorinya, master soal yang dibuat konsorsium PTN akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan pengawasan internal maupun ICW (Indonesian Coruption Watch). “Pusat tidak akan menangani penggadaan soal, itu jadi kewenangan daerah untuk menggandakannya,” ucapnya.
Untuk mengurangi kecurangan, saat penyerahan master soal, PPK wajib menandatangani surat perjanjian. Yang salah satu pointnya menyebutkan bila soal bocor (jual beli soal atau jawaban), maka PPK yang harus bertanggung jawab dan akan dipolisikan.
“Selain itu, PPK ini akan diawasi ketat oleh pengawas internal dan ICW. Apalagi seluruh pelaksanaan seleksi CPNS mulai penggadaan sampai saat tes akan diawasi ICW yang menggandeng LSM-LSM terdaftar,” tandasnya.
Sementara itu, kuota penerimaan penerimaan CPNS reguler untuk formasi kebutuhan mendesak, tenaga pendidik dan kesehatan yang disiapkan pemerintah belum terpenuhi. Dari 20 ribu kuota yang disiapkan, baru terisi 14 ribu pelamar.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN&RB) Azwar Abubakar sejak awal pada penerimaan CPNS tahun 2012 menyiapkan sebanyak 60 ribu. Karena tidak terpenuhi, maka kuotanya dikurangi menjadi 20 ribu. Tapi setelah dikurangi, tetap saja kursinya banyak yang kosong.
Menurut Ramli Naibaho, hingga saat ini, dari kuota 20 ribu yang dijatah ke daerah, baru bisa dipenuhi 14 ribu pelamar. “Sepertinya kuota 20 ribu tidak akan terpenuhi. Posisinya hingga saat ini yang bisa kita beri formasi untuk daerah hanya dua ribu kursi saja, sedangkan pusat sekitar 12 ribu,” ungkapnya.
Ditanya mengenai waktu dua hari tersisa sebelum ditutup pengusulannya, Ramli mengatakan, masih ada daerah yang mengusulkan, tapi tidak terlalu banyak. Itupun usulannya tidak memenuhi kriteria. “Kemungkinan besar formasi untuk daerah yang memenuhi persyaratan ya hanya sekitar dua ribu dan 12 ribu pusat,” ulangnya.
Mengenai usulan kebutuhan pegawai yang masuk lewat 30 Juni, dia menegaskan tidak akan diproses tahun ini. Tapi akan dimasukkan dalam usulan prioritas 2013.
“Jadi kalau dari kuota 20 ribu yang terisi sekitar 14 ribu, ya hanya itu saja yang diterima. Sisanya tidak akan ditambahkan ke kuota 2013. Karena setiap tahun kuota yang disiapkan hanya 60 ribu (CPNS pusat dan daerah) saja,” terangnya.
Seleksi CPNS Jadi ATM Kepala Daerah
Di bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengendus pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sering dijadikan mesin uang alias ATM bagi kepala daerah. Terutama, jika kepala daerahnya ingin maju lagi di pemilukada, yang tentunya butuh modal.
Caranya, menurut Koordinator ICW Danang Widoyoko, setiap penerimaan CPNS dimanfaatkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang ingin mendapatkan modal untuk maju pilkada. Seperti diketahui, PPK di daerah adalah kepala daerah.
“Ini bukan cuma rekaan, tapi riil di lapangan. Bayangkan saja, kepala daerah yang ingin maju pilkada lagi dan membutuhkan uang misalnya Rp 4 miliar, dengan mudah bisa mendapatkannya lewat pelamar CPNS. Pelamar pasti mau dong bayar uang Rp 60 juta sampai Rp 100 juta untuk mendapatkan satu kursi CPNS. Dari 40 orang saja yang dimintai, modalnya langsung terkumpul,” kata Danang di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerianpan-RB).
Kejadian ini, lanjutnya, semakin subur karena pelamar mau-mau saja membayar uang ratusan juta demi menjadi CPNS. Alhasil korupsi semakin menjadi dan kian nyata. “Adik saya saat melamar CPNS dimintai uang Rp 60 juta. Tapi saya tolak dan memang tidak lulus,” tambahnya.
Kondisi ini bila dibiarkan terus menerus, menurut Danang tidak akan mengubah kualitas PNS. Yang berprestasi dan punya kompetensi tidak bisa menjadi PNS karena tak mampu membayar.
“Ini harus diubah karena masyarakat butuh pelayan-pelayan yang baik karena mereka sudah membayar gaji PNS sehingga mesti mendapatkan layanan prima,” tandasnya.
Januari 2013, Moratorium Dicabut
Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN & RB), Azwar Abubakar mengatakan, akan mencabut moratorium CPNS pada 1 Januari 2013 mendatang. Itu berarti keran penerimaan CPNS reguler akan dibuka kembali untuk semua formasi.
“Tahun depan moratorium kita cabut. Semua instansi diberikan kesempatan mengajukan usulan penambahan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan di daerahnya,” kata Azwar Abubakar di kantornya.
Meski kerannya dibuka, pemerintah tetap mewajibkan usulan pengangkatan CPNS disertai peta jabatan. Tanpa peta jabatan, imbuh Azwar, pemerintah tidak akan menetapkan formasinya. “Silakan mengajukan usulan kebutuhan, tapi kalau tidak ada peta jabatan yang jelas jangan harap saya beri formasi,” ucapnya.
Dengan peta jabatan itu, lanjut Azwar, akan diketahui kalau daerah benar-benar membutuhkan pegawai. Pasalnya, selama ini daerah selalu mengajukan usulan kebutuhan pegawai sangat banyak.
“Kalau sejak 2011 dan 2012 usulan kebutuhan pegawai sangat sedikit, tahun depan mungkin akan membludak. Karena itu, saya sudah mengantisipasinya dengan prinsip minus growth. Jadi jika jumlah pensiunan 130 ribu sampai 150 ribu, maka kuota yang kita siapkan hanya 60 ribu per tahun, sehingga jumlah PNS-nya perlahan-lahan akan menyusut dengan sendirinya,” bebernya.
